Gabungan Politik Indonesia (GAPI) dan Indonesia Berparlemen

Latar Belakang Berdirinya GAPI

Keputusan penolakan Petisi Sutarjo itu sangat mengecewakan para pemimpin nasional. Untuk mengatasi krisis kekuatan nasional ini, M.H Tamrin mencari jalan keluar yang ditempuhnya melali pembentukan organisasi baru yaitu mendirikan GAPI pada tanggal 21 Mei 1939. organisasi ini adalah gabungan dari Parindra, Gerindo, Persatuan Minahasa, Partai Islam Indonesia, partai Katolik Indonesia, Psaundan dan PSII. Dari banyaknya partai yang tergabung jelas bahwa organisasi itu ingin membentuk satu kekuatan nsional baru yang lebih efektif dari pada bergerak sendiri-sendiri.

Perkembangan GAPI

GAPI hendak mengadakan aksi, menuntut pemerintah dengan mengadakan parlemen yang disusun dan dipilih oleh rakyat Indonesia dan kepada parlemen itulah pemerintah harus bertanggung jawab. Jika tuntutan GAPI diluluskan oleh pemerintah, GAPI akan mengajak saeluruh rakyat untuk mengimbangi kemurahan hati pemerintah. Itulah jawaban pergerakan nasional terhadap pemerintah karena penolakan Petisi Sutarjo.

Pada tanggal 24 Oktober GAPI membentuk sebuah badan Kongres Rakyat Indonesia (KRI) yang bertujuan untuk membahagiakan dan memakmurkan penduduk. Kegiatan GAPI selanjutnya dilakuakn oleh KRI dengan mengadakan kongres-kongres. “Indonesia Parlemen” tetap merupakan tujuan utama GAPI selain memajukan masalah-masalah sosial-ekonomi.

Pemerintah memberikan reaksi dingin terhadap resolusi GAPI dan sangat disayangkan karena ia tidak akan memberi perubahan sebelum perang selesai. Untuk itu semua pemerintah hanya menjawab dengan membentuk komisi Visman. Meskipun demikian, GAPI terus menempuh demi tercapainya “Indonesia Berparlemen”. Jelas bahwa GAPI benar-benar merealisasikan pikiran rakyat yang menginginkan negara berdiri sendiri.

Untuk lebih mengefektifkan perjuangan GAPI, KRI yan sudah ada itu diubah menjadi Majelis Rakyat Indonesia (MRI) dalam sebuah konfrensi di Yogyakarta psada tanggal 14 September 1941. MRI dianggao badan perwakilan segenap rakyat Indonesia yan akan mencapai kesentosaan dan kemuliaan berdasarkan demokrasi. Sebagai satu federasi, maka yang duduk dalam dewan pimpinan adalah GAPL, MIAL, dan PVPN, berturut-turut mewakili federasi organisasi politik, organisasi Islam, dan Federasi Serikat Sekerja dan Pegawai Negeri.

Komisi Visman

Satu-satunya kaum nasionalis yang dipenuhi oleh pemerintah ialah pembentukan Komisi Visman pada bulan Maret 1941. panitia bertugas menyelidiki sampai di mana kehendak rakyat Indonesia sehubungan dengan perubahan pemerinta. Akan tetapi pelaksanaan komisi ini sangat menjengkelkan karena hasil yang dicapai komisi itu adalah keinginan orang-orang Indonesia yang hanya menginginkan bahwa Indonesia masih tetap dalam ikatan dengan Kerajaan Belanda. Dengan kata lain, sebenarnya Komisi Visman ini pun juga tidak memuaskan dan boleh dikatakan bahwa komisi ini hanya sekedar memberi angin kaum nasionalis dan tidak sungguh-sungguh ingin mengadakan perubahan ketatanegaraan bagi Indonesia.

Peristiwa-peristiwa Penting dan Kebijakan Keras Pemerintah Kolonial terhadap Indonesia

Indische Partij Menentang Perayaan Kemerdekaan Negeri Belanda

Tahun 1913 adalah tahun keseratus terbebasnya negeri Belanda dari kekuasaan Perancis. Pemerintah kolonial Belanda ingin merayakan kemerdekaan negeri Belanda di Indonesia dengan memungut dana dari rakyat Indonesia, akan tetapi tokoh Indische Partij melarang keras dengan memuculkan artikel yang ditulis oleh Suwardi Suryaningrat yang berjudul “Alks ik een Nederlandess was” yang artinya andaikan aku seorang Belanda. ebrdasarkan tulisan itu tokoh Indische Partij yaitu Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat ditangkap, dan dibuang ke Negeri Belanda.

Penyebaran Paham Sosialis oleh ISDV

Sneevliet adalah seorang pekerja pada jawatan perkereta apian yang berkebangsaan Belanda, tetapi dia memiliki paham sosialis yan menyebabkan ia memiliki keinginan untuk memberi bantuan kepada rakyat Indonesia yang menderita akibat dibawah kekuasaan Belanda. kemudian sneevliet bertemu Semaun, seorang tokoh Sarekat Islam cabang Semarang dan melalui Semaun juga Sneevliet bisa menyalurkan ide-idenya agar disalurkan ke masyarakat. Dengan berkembangnya ide sosial, masyarakat akhirnya dapat melakukan berbagai gerakan yang menuntut pemerintah kolonial Belanda. namun Belanda mengetahuinya dan sneevliet pun dikembalikan ke negeri Belanda.

Pemberontakan PKI Tahun 1926 dan 1927

Pada tahun 1920 dibentuk Partai Komunis Indonesia (PKI) yang merupakan penggabungan ISDV dengan Sarekat Islam Merah. Organisasi PKI bersifat non kooperatif dan bergerak sangat radikal serta berpengaruh dikalangan rakyat Indonesia pada tahun 1926 dan 1927 PKI mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Belanda tapi dua kali mengalami kegagalan. Akibatnya pemerintah kolonial Belanda bertindak tegas dengan menyatakan PKI sebagai partai terlarang di wilayah Hindia Belanda. sedangkan para pemimpinnya di tangkap dan dibuang keluar negeri da ada juga yang meloloskan diri ke Rusia dan Belanda.

Propaganda Bung Karno Melalui PNI

Dengan terbentuknya Partai Nasional (PNI), Bung Karno melakukkan propaganda-propaganda yang berhasil menggoyahkan kedudukan pemerintah kolonial Belanda, karena perjuangannya adalah untuk mencapai Indonesia merdeka sekarang yang berdasarkan kepada sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Tapi akhirnya bung Karno bersama para pemimpin PNI lainnya ditangkap dan diadili di Pengadilan Tinggi Negrei Bandung. Kemudian Bung Karno memberikan pidato pembelaan yang berjudul “Indonesia Menggugat”, walaupun begitu Bung Karno dan para pemimpinnya dinyatakan bersalah oleh para pengadilan lalu dijatuhi hukuman penjara.

Tuntutan GAPI Tentang Indonesia Berparlemen

Organisasi Gabungan Politik Indonesia (GAPI) dibentuk akibat kegagalan perjuangan dari organisasi politik baik yang bersifat non kooperasi maupun kooperasi. Perjuangan GAPI sebagai organisasi politik adalah menuntut Indonesia Parlemen, agar dapat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia bisa dilakukan secara bertahap melalui parlemen. Tapi tuntutan Belanda khawatir daerah jajahannya lepas. Namun pemerintah Belanda membentuk Komisi Visman pada bulan Maret 1941 untuk menyelidiki kehendak rakyat Indonesia sehubungan bila terjadinya perubahan pemerintahan, naum komisi itu tidak memuaskan kehendak rakyat maupun para pemimpin perjuangan, sehingga kekuasaan kolonial Belanda jatuh ketangan pasukan Jepang.